Lonjakan harga energi global yang dipicu konflik geopolitik di kawasan Teluk mulai menunjukkan dampak nyata terhadap berbagai sektor di Indonesia. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran tidak hanya memengaruhi stabilitas politik global, tetapi juga menimbulkan tekanan signifikan pada harga minyak dan turunannya, termasuk avtur yang menjadi komponen utama biaya operasional industri penerbangan.
Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan, mengungkapkan bahwa peningkatan harga bahan bakar menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan biaya operasional maskapai.
“Kenaikan harga avtur ini tentu berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai,” ujar Dendy Kurniawan.
Kenaikan biaya ini menunjukkan bahwa sektor transportasi udara menjadi salah satu yang paling terdampak langsung oleh gejolak harga energi global. Bagi Indonesia, kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap maskapai seperti Pelita Air, tetapi juga berpotensi berdampak pada harga tiket pesawat secara umum, yang pada akhirnya memengaruhi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Dampak dari konflik ini juga disoroti pentingnya kebijakan energi nasional dalam menghadapi ketidakpastian global. Menurut ekonom konstitusi, Defiyan Cori, eskalasi konflik di kawasan tersebut berpotensi mengganggu distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia. Gangguan pada jalur ini dinilai dapat berdampak terhadap pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas (migas).
“Seperti sudah kami perkirakan sebelumnya, harga avtur akan naik mengikuti harga di tingkat global karena imbas krisis geopolitik di Timur Tengah,” kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga menghadapi tekanan fiskal yang meningkat akibat kenaikan harga energi global. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2026 mencapai angka yang sangat besar sebagai bentuk upaya menjaga stabilitas harga energi domestik.
Besarnya alokasi subsidi tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap sektor energi nasional semakin meningkat, terutama ketika harga minyak dunia mengalami lonjakan akibat konflik global.
Peningkatan harga minyak dunia yang signifikan juga memperlihatkan bahwa pasar energi global saat ini berada dalam kondisi yang sensitif terhadap dinamika politik internasional. Bahkan, kenaikan harga minyak lebih dari 7% dalam waktu singkat mencerminkan adanya kepanikan pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi. Kenaikan harga energi juga berdampak pada sektor transportasi dan mobilitas masyarakat.
Lebih jauh, kondisi ini mencerminkan bahwa pasar energi global saat ini sangat sensitif terhadap dinamika geopolitik. Ketika konflik terjadi di wilayah yang menjadi pusat produksi dan distribusi energi dunia, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan terhadap energi berbasis impor.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi dan kesehatan fiskal negara. Kebijakan subsidi yang besar memang dapat menjaga daya beli masyarakat, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkan beban anggaran negara.
Oleh karena itu, dorongan untuk memperluas insentif elektrifikasi energi menjadi semakin relevan. Transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap energi fosil yang rentan terhadap gejolak global.
Secara keseluruhan, lonjakan harga avtur yang terjadi saat ini merupakan bagian dari dampak yang lebih luas dari konflik geopolitik global. Indonesia sebagai bagian dari sistem ekonomi global tidak dapat sepenuhnya terlepas dari pengaruh tersebut, namun memiliki peluang untuk memperkuat ketahanan energi dan ekonomi melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi jangka panjang. (SW&CA)
Sumber:
